GenPI.co - Gubenur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons permintaan maaf Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa soal polemik uang daerah mengendap di perbankan.
Dedi Mulyadi mengatakan Menkeu Purbaya tidak perlu minta maaf, karena kritik dari pemerintah pusat ke pemda merupakan hal yang sah.
“Tidak perlu ada yang dimaain. Itu tidak salah. Kritik terhadap pemda tidak salah,” katanya dikutip dari JPNN, Kamis (6/11).
BACA JUGA: Menkeu Purbaya Disebut Beda dengan Dedi Mulyadi dan Gibran yang Banyak Gimik
Eks Bupati Purwakarta itu menyampaiak Pemprov Jawa Barat fokus pada hak daerah yang belum dibayar pemerintah pusat, bukan permintaan maaf.
“Bukan permohonan maaf yang kami inginkan. Kami ingin dana transfer bagi hasil Provinsi Jawa Barat Rp 190 miliar lebih itu segera dibayarkan,” ujarnya.
BACA JUGA: Dedi Mulyadi Sebut Pemprov Jawa Barat Hidup Prihatin, Minta TKD Tak Ditunda
Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan dana bagi hasil untuk tahun 2024 sampai saat ini belum dibayarkan.
Dana tersebut sangat penting bagi Pemrov Jawa Barat supaya bisa digunakan untuk menangani dampak bencana alam.
BACA JUGA: Dedi Mulyadi Bingung Tanggapi Menkeu Purbaya Soal Penyimpanan Uang Kas Daerah
“Ada Rp 190 miliar pemerintah pusat belum bayar dana bagi hasil pajak tahun 2024. Itu hak kami, saya minta dibayarkan,” tuturnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
