GenPI.co - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan selama masa jabatannya (2019–2024) tidak ada temuan BPK atau BPKP terkait penyimpangan sistem pengadaan.
Ini termasuk isu sewa kapal yang kini berujung kasus dugaan korupsi.
“Kami tidak pernah dapat. Tidak ada, Pak. Di masa saya tidak ada,” tegas Ahok, dikutip Rabu (28/1).
BACA JUGA: Ahok Siap Jadi Saksi Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina Rp285 Triliun
Pernyataan ini menjadi sorotan mengingat dakwaan jaksa menyebut adanya kerugian negara dalam praktik sewa kapal (ship chartering) dan sewa terminal BBM (TBBM).
Ahok menekankan jika ada temuan BPK atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maka rosedurnya pasti ditindaklanjuti oleh dewan komisaris kepada direksi atau aparat penegak hukum.
BACA JUGA: Ahok Terang-Terangan Pro Pandji, Wanti-Wanti Risiko Hukum
Di sisi lain, Ahok juga mengklaim membangun sistem pengawasan digital superketat di Pertamina.
Hal ini memungkinkan dirinya memantau pergerakan minyak dan arus uang secara real-time hanya lewat ponsel.
BACA JUGA: Ahok Diperiksa soal Kasus Korupsi Rusun Cengkareng, Perannya Sebagai Gubernur
"Saya bisa ikuti semua, minyak, uang, semua saya bisa ikuti, sehingga mereka enggak bisa bohongi kami. Pak Jaksa bisa ke Pertamina bisa lihat semua digital lari ke mana, sampai kapal delay berapa hari saja saya bisa curiga ada kencing atau enggak," beber dia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
