GenPI.co - Komite Kongres Filipina menolak pengaduan pemakzulan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. yang menudingnya menggelapkan dana pajak.
Dilansir AFP, Jumat (6/2), Marcos menuai kecaman publik terkait proyek infrastruktur yang diduga fiktif.
Proyek tersebut menjadi sorotan setelah banjir menenggelamkan sejumlah kota di negara kepulauan itu tahun lalu.
BACA JUGA: Mahkamah Pidana Internasional Putuskan Mantan Presiden Filipina Duterte Layak Diadili
Salah satu pengaduan, yang diajukan blok Makabayan (koalisi partai-partai sayap kiri), menuduh Marcos menyisipkan proyek tertentu dalam anggaran nasional untuk mengalihkan dana kepada sekutu.
Pengaduan kedua menyoroti penangkapan mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan pemindahannya ke Mahkamah Pidana Internasional, yang disebut sebagai tindakan penculikan.
BACA JUGA: Juara M7 Mobile Legends World Championship, Aurora Gaming PH Disambut Senat Filipina
Namun, Komite menilai tuduhan yang diajukan tidak memiliki substansi yang cukup untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.
"Dari pengaduan yang diajukan, tidak terlihat adanya tindakan nyata presiden yang menunjukkan bahwa dia mengarahkan skema korupsi untuk menipu wajib pajak," ujar Wakil Ketua Komite Ysabel Zamora.
BACA JUGA: Filipina Bungkam Timnas Indonesia U-23, Indra Sjafri: Tidak Sesuai Harapan
Zamora mengatakan arah kebijakan yang tidak sempurna bukanlah pelanggaran yang bisa berujung pada pemakzulan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
