GenPI.co - DPP PDIP Bidang Kesehatan merespons penonaktifan 11 juta peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Ketua Bidang Kesehatan DPP PDIP Ribka Tjiptaning mengatakan keputusan tersebut, berdampak terhadap kemanusiaan.
Dia mengungkapkan ada lebih dari 100 pasien gagal ginjal yang kehilangan akses layanan hemodialisis, akibat kebijakan tersebut.
BACA JUGA: Legislator PDIP Soal Kasus Siswa SD di NTT, Jadi Tamparan Keras Negara
Ribka menyebut dalam negara berlandaskan Pancasila, keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi.
“Tidak boleh ada satu pun warga kehilangan hak hidup, hanya karena masalah validasi data administratif,” katanya dikutip dari JPNN, Jumat (6/2).
BACA JUGA: Jokowi Mati-matian Demi PSI, Karena Kontribusinya Tak Diakui di PDIP
Partai berlambang Banteng moncong putih itu menilai adanya kerentanan struktural dalam tata kelola jaminan kesehatan nasional.
PDIP mendesak deklarasi status darurat perlindungan pasien dengan penyakit kronis, agar menjamin keberlangsungan terapi pengobatan.
BACA JUGA: PDIP Kaji Besaran Ambang Batas Parlemen untuk Pemilu 2029
Kemudian, mendorong reformasi Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agar beralih dari pendekatan adminstratif menjadi pendekatan berbasis hak kesehatan rakyat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
