GenPI.co - Politikus PDIP Adian Napitupulu menyoroti kebijakan pemutusan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI terhadap 11 juta rakyat.
Adian Napitupulu mengatakan penonaktifan BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) itu, bukan sekdar masalah teknis administrasi.
“Itu adalah keputusan politik yang mencerminkan bagaimana cara negara memandang warganya,” katanya dikutip dari akun Instagram miliknya, Selasa (10/2).
BACA JUGA: Menkes Usul Reaktivasi BPJS PBI Otomatis 3 Bulan, Demi Pasien Cuci Darah dan Kanker
Dia menilai penguasa tidak lagi menempatkan rakyat, sebagai subjek yang punya hak untuk dipenuhi negara.
“Kesehatan dan pendidikan, yang seharusnya menjadi hak dasar rakyat dan wajib dipenuhi negara, justru dikelola ala kadarnya,” ujarnya.
BACA JUGA: PDIP Soroti Dampak Kemanusiaan, Akibat Kebijakan BPJS PBI Dinonaktifkan
Adian menyinggung pemangkasan anggaran yang berdalih efisiensi. Sementara itu, program makan bergizi gratis (MBG) tidak boleh dikritik.
“MBG adalah program yang menjadi too big to fail (terlalu besar untuk gagal) secara politik. Bukan karena efektivitasnya, melainkan ditopang legitimasi kekuasaan,” tuturnya.
BACA JUGA: DPR RI Sebut Penghapusan Utang BPJS Kesehatan Harus Disertai Pendisiplinan
Dia menyebut sejumlah negara yang pernah mengalami kesulitan ekonomi, seusai memangkas anggaran pemenuhan hak dasar rakyat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
